LPI DESAK PEMKAB STOP TRUK BATUBARA

Kotabumi (SL) - Laskar Pemuda Indonesia (LPI) Lampung Utara (Lampura) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk tidak mengizinkan kendaraan yang membawa Batubara melintas diwilayahnya. Sebab, tonase yang berlebihan dari kendaraan Batubara tersebut telah merusak infrastruktur jalan setempat.

Permintaan ini disampaikan dalam unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan anggota LPI. Unjuk rasa ini sendiri dimulai dari Kantor Pemkab dan dilanjutkan menuju ke Dinas Perhubungan, serta berakhir di Kantor DPRD Lampura, Senin (10/2) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Kami minta pihak terkait tidak mengizinkan kendaraan angkut Batubara melintas di Lampura karena hanya merusak jalan kami saja," tandas Ketua Umum LPI, Amrullah.

Sesuai Surat Edaran Gubernur Nomor 0452/1990/III.06/2013 pada tanggal 22 Juli 2013, terusnya lagi, seluruh kendaraan Batubara yang melintas diwilayah Lampung tidak melebihi kelas jalan yakni dengan muatan sumbu terberat (MST) 4,5 ton atau jumlah berat yang diizinkan (JBI) colt 8 ton. "Dari SE ini sudah jelas bila tonase kendaraan tidak boleh melebihi kelas jalan. Jadi, hendaknya kita mematuhi itu," tegas dia.

Dalam orasinya, LPI juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili oknum yang membekingi kendaraan Batu bara tersebut sehingga dengan leluasanya melenggang dijalan - jalan Pronvisi Lampung. "Usut tuntas oknum Legislatif, Ekskutif, dan Yudikatif yang melegalkan kendaraan batubara melebihi kapasitas muatan," sergahnya.

Ia juga mengancam bakal kembali menerjunkan massa yang lebih besar bilamana dalam waktu seminggu kedepan tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pihak terkait. "Kami akan ajak seluruh elemen masyarakat bersama - sama turun ke jalan untuk menuntut penghentian melintasnya kendaraan Batubara diwilayah Lampura," ancam dia.

Disisi lain, Ketua DPRD, M. Yusrizal, ST usai menerima perwakilan massa LPI mengatakan pihaknya merespon positif tuntutan dari LPI. Untuk itu, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti tuntutan yang dimaksud karena kondisi jalan Negara di Lampura terbilang cukup memprihatinkan. "Persoalan ini jadi persoalan bersama. Kita akan secepatnya mencari solusi terkait persoalan itu," tutup Ketua DPC Demokrat Lampura ini.(Feaby)